IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BIDANG KESEHATAN DI UPT PUSKESMAS BATUJAJAR KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT
DOI:
https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i2.6477Keywords:
Implementasi, Kebijakan, Puskesmas, Standar Pelayanan MinimalAbstract
Penelitian Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Bidang Kesehatan di UPT Puskesmas Batujajar Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Masalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Bidang Kesehatan di UPT Puskesmas Batujajar seperti Komunikasi yang masih kurang komunikatif, Sumber daya manusia masih kurang, komitmen pegawai yang belum berjalan dengan baik. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi, upaya dan hambatan implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pada bidang Kesehatan di UPT Puskesmas Batujajar.Metode yang digunakan metode metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data Studi Pustaka dan Studi Lapangan (Observasi, wawancara dan dokumentasi). Peneliti menggunakan teori Georgeo Edward III dengan dimensi komunikasi, sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan standar pelayanan di UPT Puskesmas Batujajar belum optimal dilihat dari komunikasi yang kurang jelas, kurangnya jumlah SDM yang tersedia serta sarana dan prasaranya belum terpenuhi, komitmen pegawai yang tidak berjalan dengan baik terlihat dari cara pegawai yang tidak cepat menangani pasien,serta struktur birokrasi yang tidak optimal dilihat dari tidak terpenuhinya tenaga kesehatan, seperti kurangnya jumlah tenaga medis lainnya serta kinerja pegawai yang tidak sesuai dengan prosedur.
References
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Elsa, R. A. (2018). Analisis pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di puskesmas pauh kota padang tahun 2018. Padang. Universitas Andalas.
Mulyadi, D. (2015). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Notoatmodjo, S. (2003). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pasal 18 ayat (5)
Putra, W. M. (2014). Analisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di rumah sakit umum kota tangerang selatan tahun 2014A. Skripsi SKM UIN Syari Hidayatullah.
Rohana, A. (2019). Analisis implementasi standar pelyanan minimal bidang kesehatan pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir di puskesmas dukuh seti kabupaten pati.
Sinambela, L. (2014). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerinta Daerah . BandungCV. Alfabeta.
Taradipa, D. (n.d.). evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) pada program pelayanan kesehatan usia produktif di puskesmas kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir.
Taufik dan Israil, 2013. Implementasi Peraturan Daerah Badan. Permusyawaratan Desa. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2
Teguh Prasetya, Muslih Faozanudin, Dyah Retna Puspita, Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ( SPM-DIKDAS) Tingkat SMP (Studi Pada SMPN 6 Satu Atap Rembang dan SMPN 3 Purbalingga, vol IV (Juni 2018),hlm 5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemerintahan Daerah
Windy N. Tumuwe, C. T. (2010). Analisis implementasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan di puskesmas ondong siau barat kabupaten sitaro. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi.
Yulia A. (2020). Capaian standar pelayanan minimal (SPM) biadng kesehatan kasus hipertensi dan diabetes mellitus di kota bandung tahun 2020. Bandung, Dinas kesehatan kota Bandung
