KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM MENANGANI KEKURAGAN AIR BERSIH DI KAMPUNG BARIAT DISTRIK KONDA KABUPATEN SORONG SELATAN
DOI:
https://doi.org/10.36232/jppadap.v6i1.6213Keywords:
Kebijakan Pemerintah kampung, Kekurangan Air Bersih, Kampung Bariat, Kabupaten Sorong SelatanAbstract
Permasalahan ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi secara merata di berbagai wilayah, khususnya di daerah terpencil. Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah air sumur tradisional yang digunakan masyarakat layak untuk memenuhi kebutuhan, serta menganalisis kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kampung dalam mengatasi kekurangan air bersih di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kampung dalam mengatasi kekurangan air bersih di Kampung Bariat belum berjalan secara optimal. Ketidakberhasilan ini dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan setempat yang berupa tanah berpasir dan akar gambut, yang berdampak langsung pada kualitas dan ketersediaan sumber air. Upaya yang telah dilakukan, seperti pembangunan sumur bor dan pelaksanaan program air bersih, terbukti belum memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan, serta belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur, dan belum sesuainya kebijakan dengan kondisi di lapangan menjadi kendala utama. Akibatnya, masyarakat setempat terpaksa masih menggunakan cara-cara tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari mereka.
References
Books
Dunn, WN (2018). Analisis kebijakan publik: Pendekatan terintegrasi (edisi ke-6). Routledge.
Ginanjar. (2008). Kesehatan lingkungan . Bandung : Yrama Widya.
Lexy J.Moleong. (2007). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Miles, MB, & Huberman, AM (1994). Analisis data kualitatif: Buku sumber yang diperluas (edisi ke-2). Sage Publications.
Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Warlina, L. (2004). Pencemaran udara: Sumber, dampak, dan penanggulangannya . Bandung.
Widjaja, HAW (2014). Otonomi desa . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Winarno, B. (2020). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus . Yogyakarta: CAPS (Pusat Pelayanan Penerbitan Akademik).
Wasistiono, S., & Tahir, MI (2007). Prospek pengembangan desa . Bandung: Fokusmedia.
Journals
Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Likewati, W. O., Athirah, A. M., Hidayat, R., ... & Sakti, D. A. B. (2024). The implementation of e-government for village good governance in South Misool, Raja Ampat. Journal of Community Service and Empowerment, 5(3), 531-539.
Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik, 5(2), 443-449.
Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba, 3(1), 1-18.
Apriani, LR, & Erliyana, A. (2020). Kebijakan pengaturan dan pengaturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Fadlillah, A., & Kushandajani. (2019). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Halimah, Krisnani, H., & Fedryansyah, M. (2010). Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Krimadi, G. F., Sinen, K., & Andriyan, Y. (2025). Peran Pemerintah Kampung Dalam Pengembangan Wisata Air Terjun Sefrok Kampung Wendi Kabupaten Sorong Selatan. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik, 5(3), 478-487.
Muhamad, S. (2026). The Involvement of the Papuan People’s Assembly in the Democratic Process: A Study of the 2024 Southwest Papua Gubernatorial Election. Gema Kampus IISIP YAPIS Biak, 21(1), 86-94.
Muhtadli, M. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lengkapi nama
Purnama, TY, Rahardjo, M., Haryani, AT, & Iswati, R. (2022). Peraturan desa sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintahan desa.
Rudy, R., Hasyimzum, Y., Khoiriah, S., & WP, RR (2021). Pemerintahan desa berdasarkan hak asal usul dan prakarsa masyarakat.
Rustamadji, R., Pahmi, P., Andriyan, Y., Sakti, D. A. B., & Haq, M. A. B. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Distrik Salawati Tengah Kabupaten Sorong. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik, 3(2), 151-158.
Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi), 45-54.
Sinen, K., Nurinaya, N., & Abd Rahman, G. (2026). E-Leadership Strategy In The Development Of Sustainable Tourism In Raja Ampat Based On Green Tourism. Jurnal Education And Development, 14(1), 646-651.
Terziev, V. (2019). Kebijakan sosial dan kebijakan publik. (Lengkapi nama jurnal, volume, nomor, dan halaman).
Wardana, DJ, Sukardi, S., & Salman, R. (2021). Pemerintahan desa dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perundang-Undangan
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
