PERAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024
DOI:
https://doi.org/10.36232/jppadap.v5i3.5219Keywords:
Majelis Rakyat Papua, Pemilihan Gubernur, Otonomi Khusus Papua, Masyarakat Adat, Papua Barat DayaAbstract
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam praktik demokrasi di daerah otonomi khusus, sekaligus menguji peran kelembagaan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Majelis Rakyat Papua Barat Daya dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan gubernur serta menilai kesesuaiannya dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada lembaga terkait, yaitu MRP Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya, serta perwakilan lembaga adat dan tokoh masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Rakyat Papua Barat Daya telah menjalankan peran substantif dalam melindungi hak politik OAP melalui penyaluran aspirasi masyarakat adat, verifikasi status OAP calon kepala daerah, serta pemberian pertimbangan dan rekomendasi dalam proses pencalonan gubernur. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan implementatif kewenangan MRP karena rekomendasi yang dikeluarkan belum memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut memunculkan ketegangan antara legitimasi kultural berbasis Otonomi Khusus dan legitimasi prosedural berbasis regulasi kepemiluan, yang berdampak pada konflik sosial-politik selama tahapan Pilgub 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan harmonisasi regulasi dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak politik OAP berjalan seiring dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di daerah otonomi khusus.
References
Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 3(2), 17-24.
Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba, 3(1), 1-18.
Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 3(1), 47-54.
Andriyan, Y. (2025). Analisis Dasar Green Government Pada Pemerintah Kabupaten Sorong: Kesiapan Daerah Menuju Tata Kelola Hijau. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik, 5(2), 443-449.
Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Athirah, A. M., Hidayat, R., Henraman, H., & Sakti, D. A. B. (2024). Peningkatan Pengetahuan tentang E-Government dalam Pengembangan DesaBerbasis IT pada Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat. Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, 3(4), 447-455.
Andriyan, Y., Munzir, M., Sismar, A., Likewati, W. O., Athirah, A. M., Hidayat, R., ... & Sakti, D. A. B. (2024). The implementation of e-government for village good governance in South Misool, Raja Ampat. Journal of Community Service and Empowerment, 5(3), 531-539.
Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 24-35.
Anggun, P., 2 Desember 2019: Imlementasi Tugas Dan Wewenag Majelis Rakyat Papuamenurut Uu No 21 Tahun 2001 Tentanga Otonomi Papua. Jurnal UIN Alauddin11726. 20 Februari 2025.
Anreas,L.W., Manuel. Amelia, Diamantina., Sekar, Anggun., Gadin, Pinilih: Tugas Dan Fungsi Lembaga Mejelis Rakyat Papua Barat Dalam Rangkah Upaya Perlindungan Hak-Hak Dasar Perlindungan Orang Asliti Papua Di Manokwari. Https://Doi.Org/10.14710/Dlj.2024.42124.
Andarias, K., & Rukuh, Setiadi., 2020: Pengaruh Kebijakan Otonomi Khusus Papua Terhadap. Pembangunan Prasarana Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.
Badri, H., Sulaiman: (20002). Pola Hbungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus Di Daerah.
Bmbang Ismanto. 2015 Peran Sebagai Seperangkat Perilaku Yang Diharapkan Dari Seseorang
Karena Status Sosialnya Baik Dalam Konteks Formal Maupun Informal.
Bernat Haro. 1998 Peran Sebagai Perilaku Individu Yang Penting Bagi Struktur Sosial Masyarakat
Dahlan, A., Rahman1, Muhammad Bin Abu Bakar2., M, Rizwan3., Bimby, Hidayat4.,Muntasir5: Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Menuju Rekonsiliasi Atau Sumber Ketegangan Baru.
Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2023). Tax Revenue Strategy: Telaah Pelayanan Pajak. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik, 3(2), 108-116.
Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. Financial and Accounting Indonesian Research, 1(1), 62-91.
Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. Financial and Accounting Indonesian Research, 2(1), 34-45.
Difinubun, Y., & Sismar, A. (2025). Corporate Social Responsibility as a Moderator of Good Corporate Governance with Company Performance. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8(1), 35-51.
Ediyanto, A., Agustang & Andi, M., Idkhan. 3 November 2021: Imlementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Halimatus, S., 2025: Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Tinjauan Kritis Desentralisasi Di Indonesia.
Henraman, H. (2021). Perencanaan Dan Stategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menjawab Tantangan Ekonomi Kreatif Era Digital Di Kab. Nunukan (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
Hidayat, R., Andriyan, Y., Susim, R., Inai, A. R., & Sohnui, S. (2025). Contextualizing religious moderation through intercultural communication: A case study of the Muslim Papuan community in Sorong, Indonesia. KURIOSITAS, 1-12.
Irwan, A., Mahfudnurnajamuddin, M., Nujum, S., & Mangkona, S. (2020). The effect of leadership style, work motivation and organizational culture on employee performance mediated by job satisfaction. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 7(8), 642-657.
Jhessica, H., G. Dieva, Habibie. Siti, Sadjeli. Amelia, Putri. Kirana. Putri, Mulyadi. (2023): Efektifitas Status Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Guna Mencegah Konflik Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Masyarakat Dan Good Governance.
Jonathan, J., P, Latupeirissa. I, Putu., D Wijaya. Sya ,M., Y. 2021: Problematika Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus Kepada Daerah Papua Dan Papua Barat Dengan Prespektif Kebijakan Publik.
Koentjaraningrat. 2012 Peran Sebagai Tingkah Laku Individu Dengan Kedudukan Atau Posisi.
Loho, T., 2023: Kedudukan Majelis Rakyat Papua Dalam Sistem Otonomi Khusus Papua Bardasarkan UU No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Papua.
Marinus, L., 2024: Dampak Otonomi Khusu Pada Pembangunan Ekonomi Di Papua.
Muhamad, S., & Supardi, E. (2025). Soliditas Koalisi Partai Politik Di Aras Lokal Pilpres 2024. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik, 5(2), 434-442.
Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. Financial and Accounting Indonesian Research, 2(2), 18-32.
Munzir, M., Andriyan, Y., & Hidayat, R. (2023). Consumer goods: Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap nilai perusahaan dimediasi oleh corporate social responsibility. Jurnal Akuntansi Dan Governance, 3(2), 153-165.
Munzir, M. (2023). Tingkat Pengalaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Sosialisasi Sak Emkm Terhadap Pemahaman Sak Emkm (Studi Umkm Pada Kabupaten Sorong). Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi, 10.
Munzir, M., Jumroh, L. A., Rachmadana, S. L., Kusmiadi, M. E., Rahmawati, T., Palamba, A. S., ... & Way, A. (2025, September). Level of Understanding and Implementation of PSAK 112 from The Waqf Accounting Perspective. In IECON: International Economics and Business Conference (Vol. 3, No. 1, pp. 72-78).
Pamungkas, A. C., Andriyan, Y., Rumlus, M. H., & Kalauw, S. M. (2025). Globalisasi dan Desentralisasi dalam Permasalahan Pembangunan di Papua Barat Daya. JOSH: Journal of Sharia, 4(02), 1-20.
Rajab, A. M., Muhammad, S., & Andriyan, Y. (2025). Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik, 5(1), 270-277.
Revana, G., Effendy. 2023: Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua.
Rina, M., 23/9/2023: Problematika Pemekaran Daerah Tinjawan Dari Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Di Papua.
Sakti, R., Syah R. Hasriyanti. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus.
Sanaba, H. F., Andriyan, Y., & Munzir, M. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance: Compensation, Work Motivation, Work Environment. Financ. Account. Indonesia. Res, 2(2), 83-96.
Sukantao. (2009; 212-213) Peran Adalah Proses Dinamis Kedudukan Apa Bila Seseorang.
Supardi, E., Difinubun, M. I., & Muhamad, S. (2022). Analisis Kebijakan: Pengembangan Usaha Sektor Perikanan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Sorong. Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik--Coba, 2(1), 10-22.
Sukanto. (2008) Peran Sebagai Aspek Dinamis Dari Kedudukan.
Umi,Y., 2017: Kebijakan Transmigrasi Dalam Kerangka Otonomi Khusus di Papua Masalah Dan Harapan.
