ANALISIS PERUBAHAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Abstract
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan fundamental pada struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama pada kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Namun, pasca amandemen, posisinya bergeser menjadi lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis atau alasan di balik perubahan kewenangan MPR tersebut serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan wewenangnya sebelum dan sesudah amandemen. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis dokumen-dokumen hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio legis perubahan kewenangan MPR didasari oleh keinginan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat secara murni, menerapkan sistem pengawasan dan keseimbangan (checks and balances), serta memperkuat sistem presidensial melalui penerapan sistem bikameral. Perubahan ini secara signifikan menggeser paradigma dari supremasi MPR menjadi kesetaraan antar lembaga negara.
References
Books:
Achmad Kosasih, M. M., Legislasi Dan Perwakilan Politik. Indigo Media. ((2023), n.d.).
Afiyah, S., & Hadi, A., Hukum Tata Negara. Academia Publication. ((2024), n.d.).
Ahmad Mustanir, S. I. P., Amane, A. P. O., Sos, S., Sofyan, M. M., Sos, S., AP, M., ... & Lopulalan, D. L., Pengantar Ilmu Pemerintahan. Penerbit Widina. ((2023), n.d.).
Ali, H. Z., Sosiologi Hukum. Sinar Grafika. ((2023), n.d.).
Amalia, M., Apriyanto, A., Suwito, S., Roem, A. M., & Sari, L., Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ((2025)., n.d.).
Armia, M. S., Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum. ((2022), n.d.).
Asshiddiqie J, Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan. Sinar Grafika. ((2022), n.d.).
Buana, M. S., & SH, M., Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, Dan Praktik. Sinar Grafika. ((2024)., n.d.).
Hidayat, D. S., & Haryono, E., Politik Dan Ideologi PDI Perjuangan 2000–2009: Memerintah Dan Tetap Kritis. Kepustakaan Populer Gramedia. ((2024), n.d.).
Journals:
Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik, 1-18.
Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. Financial and Accounting Indonesian Research, 1(1), 62-91.
Konstitusi, M. J. P., “RELEVANKAH MENGUBAH KONSTITUSI TENTANG: MASA JABATAN PRESIDEN MENJADI 3 PERIODE?. Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode (2021): Relevankah Mengubah Masa Jabatan Presiden, 47.” ((2021)., n.d.).
Kurnia Saleh, S. H., Catatan Negara Hukum Demokratis. Guepedia. ((2020), n.d.).
Mz, I., “Sejarah Perkembangan Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesiasejak Kemerdekaan, Orda Lama, Orda Baru Dan Erareformasi Hingga Saat Ini. Ganec Swara, 14(2), 615-623.,” 2020, n.d.
Kusmiadi, M. E., Azis, M., & Rumlus, M. H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli (Studi Kasus di Kabupaten Bima). Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 5(1), 9-21.
Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. Financial and Accounting Indonesian Research, 2(2), 18-32.
Nasution, E. R., Mendesain Penulisan Ilmiah Dalam Penelitian Hukum. ((2024), n.d.).
Rajab, A. M., Muhammad, S., & Andriyan, Y. (2025). SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK, 5(1), 270-277.
Rajab, A. M., Muhammad, S., Azis, M., & Kusmiadi, M. E. (2025). SEJARAH PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK, 5(1), 278-284.
Suarda, R. Y., & HS, W. N., “Transformasi Konstitusi Indonesia: Dari Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(1b), 2585-2595.,” (2025), n.d.
Umboh, C. J, “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Lex Administratum, 8(1).,” (2020), n. Hidayat, D. S., & Haryono, E., Politik Dan Ideologi PDI Perjuangan 2000–2009: Memerintah Dan Tetap Kritis. Kepustakaan Populer Gramedia. ((2024), n.d.).d.
NETRA, P., “KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANGDASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,” (2022)., n.d.
